PNS Indonesia Kurang Berkualitas

Kerusakan ini akibat sistem salah dan kebijakan salah (kebijakan dari pejabatnya). Akibat lanjutannya, PNS juga ikut bermasalah....

ƪ(‾ε‾“)ʃ Tahukah anda?? pelayanan birokrasi di Indonesia diakui masih rendah dibanding negara lain yang lebih maju.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyatakan ada tiga masalah besar dalam birokrasi di negeri ini yang membuat pelayanan publik tidak berjalan baik.

"Tiga hal yang menjadi masalah besar dalam birokrasi di Indonesia sekarang, semuanya perlu direformasi secara menyeluruh, terkoordinir dan bertahap, tidak bisa dilakukan sekaligus," kata Azwar di depan sejumlah pejabat di Meuligo (Pendopo) Gubernur Aceh di Banda Aceh.

Masalah pertama adalah banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi kebanyakan diantara mereka tidak memiliki skill sehingga sering tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. "PNS penuh, enggak ada kerja, di kantor cuma main games," mantan plt Gubernur Aceh itu.

Inilah salah satu potret kerusakan Indonesia. Bagaimana rakyat akan sejahtera kalau orang-orang yang harusnya mengurus rakyat malah menjadi penguras uang rakyat untuk hal yang sia-sia? (¬_¬") PNS jangan mau makan gaji buta.

Kemudian distribusi PNS yang tidak merata dan sesuai kebutuhan. Penempatan PNS sering menumpuk di perkotaan. "Seperti penempatan guru misalnya, ada sekolah yang satu mata pelajaran diasuh oleh tiga guru, sementara di sekolah lain seorang guru harus mengajar tiga pelajaran karena kurang guru. Ini terjadi hampir disemua daerah, tidak hanya di Aceh," sebut Azwar.

Masalah lain, lanjut dia, adalah buruknya proses perekrutan atau mengandung unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Proses tes penerimaan PNS sekarang dinilai juga belum menjurus kepada menguji skil dan kemampuan.

Menurut Azwar masih ada waktu untuk memperbaiki semua kelemahan sekarang. Pemerintah, kata dia, sangat serius mereformasi birokrasi sekarang bahkan untuk mewujudkannya sudah diikut sertakan tim independen dari non Pemerintah yang lebih profesional dan tim quality assurance yang terdiri dari unsur BPKP.

Kedua unsur ini dimasukkan dalam struktur Badan Reformasi Birokrasi Indonesia yang dipimpin Wakil Presiden Budiono, dengan anggtota terdari dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Meneg PAN-RB, Mendagri dan Menteri Keuangan.

Azwar mengatakan dibawah kendalinya, MenPAN tidak membuat lagi rancangan khusus untuk mereformasi birokrasi, karena desain yang ada dinilai sudah memadai hanya saja selama ini kurang berjalan. Untuk menjalankannya butuh dukungan dan keseriusan tiga elemen Pemerintahan yaitu di Pusat, daerah dan kabupaten/kota.

Pemprov dan pemkab/pemkot diminta jangan bersikap pasif melainkan harus ikut membantu menata pelayanan birokrasinya sehingga benar-benar berkualitas.

Azwar juga mengimbau agar masyarakat merubah pola pikir (mind set) bahwa lapangan kerja yang menjanjikan itu PNS. Untuk sementara ini pihaknya serius menjalankan moratorium PNS untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Menurut dia lapangan kerja akan terbuka luas di Indonesia kalau investasi meningkat. Untuk meningkatkan investasi hal yang sangat penting dilakukan adalah mereformasi birokrasi.

"Kalau pelayanan birokrasi bagus, yakinlah akan banyak yang mau investasi di Indonesia dan itu akan membuka banyak lapangan kerja," sebut Azwar.

( ','?) Jadi yang benar yang mana nih Bli?? yang salah PNS di bawah, atau atasannya (pejabat) atau sistem teknis atau sistem ideologis?
TENTU JANGAN OVER-SIMPLIFIKASI & OVER-GENERALISASI.

PNS di bawah: "kadang tidak mendapat tugas yang jelas dari atasannya, atau tugasnya tidak sesuai kapasitasnya, akhirnya daripada bete, ya main game atau facebook atau baca koran."
PNS di atas: "kadang pusing mendapat bawahan dengan kualitas sampah, sedang mau dikirim training atau diupgrade, terbentur dengan peraturan kepegawaian, ketatnya anggaran serta motivasi ybs."

Sistem teknis: "kadang dibuat seragam di seluruh Indonesia, padahal kondisi tiap instansi & tiap daerah tidak sama. Untuk merubah sistem teknis ini lagi-lagi terbentur kemampuan SDM strategis (di level atas) yang overload. Jangan dikira semua PNS itu bisa nyantai ..."
Sistem ideologis: "Pembagian kewenangan antar instansi, pusat dan daerah, dipatok dalam banyak Undang-undang (tidak hanya UU Kepegawaian, tetapi juga UU Pemerintahan Daerah, UU APBN, ...), dan UU ini hasil kesepakatan politis di DPR, di mana anggota DPR juga cerminan dari masyarakat kita yang masih jauh dari agama."

Gaji sama, pekerjaan beda. Yang rajin dan cerdas, dikasih pekerjaaaaan terus. Akhirnya terus pura-pura gak rajin ... Lha yang rajin sama nggak gajinya sama. Gaji hanya dihitung berdasarkan golongan pangkat dan masa kerja ... Baca juga ini : Tips Menjadi Karyawan Sukses

Kalau atasan lihat bawahan rajin, mau dikasih reward berupa materi, gimana caranya? Lha anggaran satuan kerjanya sudah dipatok sekian. Gaji PNS juga sudah ada aturannya dari Pemerintah ...

Ketika ada aturan yang memungkinkan PNS diberi reward lebih sesuai kinerja, misalnya aturan sertifikasi guru, maka banyak guru yang lalu hanya fokus gimana caranya mendapatkan poin sertifikasi yang maximal, agar penghasilannya naik ...

Standarnya (untuk dokter dan banyak yang lain) sudah ada kok. Di Indonesia ada 150 lebih jabatan fungsional, termasuk dokter, guru, peneliti ... ukuran kinerjanya juga jelas. Ada SOP-nya. Tetapi, standar itu tetap sorotan kritik. Seperti guru, standarnya ya sertifikasi itu. Apa memuaskan? Ya belum! Contohnya yang dilematis itu ...

(‾.‾҂)┌П┐ Siapa yang harus memperbaiki ? Jelas bukan rakyat, tetapi pasti ada tim ahli yang dibentuk untuk itu. Kalau tidak pernah dibentuk, ya berarti Menteri atau Kepala Lembaganya malas. Kalau dibentuk asal-asalan? Kalau tim-nya bagus, tetapi hasilnya tidak diimplementasikan? Somewhere pasti ada yang bertanggungjawab. Jadi pejabat, kalau mau benar, itu sangat sulit. Lha dia diangkat saja, anak buahnya belum banyak dia kenal kok ...

Terus soal penambahan PNS. Lho kan ada moratorium. Tahun 2011 sama sekali tidak ada penambahan PNS. Oleh pemerintah disuruh membuat mapping dulu, biar ketahuan jelas, mana yang overload, mana yang kebanyakan. Tapi setiap tahun ada lebih dari 100 ribu yang pensiun lho! Masak tidak direkrut baru ... ? ('.'a) Silahkan Baca : Kita Bisa Sukses!!

┐(‾▿‾┐) (┌‾▿‾)┌ Berikut ini pendapat beberapa teman Bli Tyan :
Tidak semua PNS seperti yang digambarkan diatas bli...

Ada beberapa faktor yang menyebabkan PNS-PNS keliatan kurang kerjaan dan tidak berkualitas:

1. Sistem rekrutmen yang masih bobrok (KKN), kecuali mungkin di beberapa instasnsi seperti Depkeu
2. Efeknya kualitas yang ada jadi timpang... yang pinter dan rajin kebanjiran order kerjaan, tapi yang kurang skill dan knowledge dapetnya idle time atau kerjaan nggak penting
3. Kurang berperannya sistem reward dan punishment... makanya yang berprestasi bayarannya nggak jauh beda sama yang bego, plus yang bego susah banget dipecatnya. That's why PNS banyak yang kurang termotivasi
4. Gaji PNS yang kurang, makanya banyak bibit-bibit SDM yang bagus nggak mau masuk jadi PNS soalnya kompensasi di swasta jauuuh lebih menjanjikan
5. IT belum dimaksimalkan, sehingga pekerjaan PNS lebih seperti padat karya... banyak PNS menumpuk di bagian administrasi dan bukannya pelayanan
   

(┌','┐) Bli Tyan harap pemerintah bisa lebih mendorong terciptanya reformasi birokrasi...
Contohlah swasta dan BUMN yang berhasil.. (ˆ⌣ˆ)b Silahkan Baca : Kunci Kesuksesan

Please subscribe, leave a comment, follow this blog and share this article with your friends and colleagues.
by: http://blityan.blogspot.com

Share This On :

Tweet

Related Post :